Ini Proyek Elevated yang Diizinkan untuk Diteruskan

JAKARTA, iNews.id – Komite Keselamatan Konstruksi (KKK) merampungkan evaluasi satu proyek elevated, yakni Jembatan Holtekamp di Papua. Proyek itu memperoleh izin untuk diteruskan menyusul adanya evaluasi menyeluruh pembangunan infrastruktur bersifat elevated oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Baru satu yang sudah di-approval di Papua proyek Jembatan Holtekamp. Sekarang sudah jalan dan evaluasi kemarin dihadiri langsung oleh komite," kata Dirjen Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Syarief Burhanuddin yang juga selaku Ketua KKK dalam Forum Medan Merdeka Barat 9 di Jakarta, Kamis (22/2/2018).

Pihaknya mengevaluasi mulai dari desain, standar operasi prosedur (SOP), metode kerja, sumber daya manusia, peralatan termasuk memperketat pengawasan. Namun, untuk pekerjaan konstruksi bukan layang seperti pengaspalan, rigid pavement, pembersihan lapangan dan pembangunan infrastruktur lainnya terus dilanjutkan.

Selain proyek tersebut, ia mengatakan, PT Adhi Karya (Persero) Tbk hari ini akan berkonsultasi dengan tim KKK. Namun, belum diketahui proyek mana yang dimaksud. Untuk mempercepat pelaksanaan evaluasi, pihaknya telah membuka kantor sekretariatnya setiap hari termasuk hari Sabtu dan Minggu.

"Yang masuk lagi Adhi Karya jam 2 harusnya kita baru konsultasi. Kita tidak ingin terlambat, paling tidak Senin sudah selesai dan mulai beroperasi," ucapnya.

Perusahaan konstruksi tersebut diminta untuk menyiapkan dokumen terkait dan diserahkan ke KKK untuk dievaluasi. Jika telah memenuhi persayaratan, KKK akan menekan persetujuan sehingga pekerjaan dapat dilanjutkan.

“Para pemilik proyek akan aktif melaporkan apa saja yang sudah mereka lakukan untuk memenuhi kriteria dan selanjutnya akan dilakukan pengecekan ke lapangan. Kami memiliki 70 orang anggota KKK yang bertugas melakukan pengecekan ke lapangan. Evaluasi tidak dilakukan bersamaan tergantung pemilik proyek yang sudah memenuhi kriteria yang ditetapkan akan dilanjutkan dengan pemeriksaan dan keluarnya rekomendasi,” ujarnya.

Hal yang akan dievaluasi antara lain dokumen kontrak, Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontrak (RK3K), perencanaan, tenaga ahli dan terampil, alat berat dan operatornya, uji material dan peralatan dan standar operasi prosedur, metode kerja serta izin kerja.

Kebijakan penghentian sementara proyek elevated diumumkan kemarin setelah pertemuan dengan BUMN Karya yang membahas langkah-langkah untuk menjamin keamanan dan keselamatan konstruksi di Kantor Kementerian PUPR. Pertemuan ini segera digelar karena maraknya kecelakaan konstruksi yang terjadi dalam pembangunan proyek-proyek infrastruktur.

Editor : Ranto Rajagukguk

Let's block ads! (Why?)