Membedah Keanehan Laporan Keuangan Garuda Indonesia 2018 - CNN Indonesia

Jakarta, CNN Indonesia -- PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk tanpa diduga berhasil mencatatkan kinerja cemerlang pada 2018. Bukan ruginya lagi yang menurun, tapi perusahaan mencetak laba bersih US$809,84 ribu atau Rp11,33 miliar (Rp14.000 per dolar Amerika Serikat).

Namun, berita itu rupanya tak disambut baik oleh seluruh pihak. Dua komisaris Garuda Indonesia, Chairal Tanjung dan Dony Oskaria menolak menandatangani laporan buku tahunan Garuda 2018.

Keduanya merupakan perwakilan dari PT Trans Airways dan Finegold Resources Ltd selaku pemilik dan pemegang 28,08 persen saham Garuda Indonesia. Mereka tak sepakat dengan salah satu transaksi kerja sama dengan PT Mahata Aero Teknologi yang dibukukan sebagai pendapatan oleh manajemen.

Dalam surat yang didapatkan oleh awak media ketika Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) berlangsung pada Rabu (24/4) tertulis bahwa Mahata bekerja sama secara langsung dengan PT Citilink Indonesia. Melalui kesepakatan itu, keuntungan yang diraih Grup Garuda Indonesia sebesar US$239.940.000, dengan US$28.000.000 di antaranya merupakan bagi hasil Garuda Indonesia dengan PT Sriwijaya Air.

Hanya saja, perusahaan sebenarnya belum mendapatkan bayaran dari Mahata atas kerja sama yang dilakukan. Namun manajemen tetap menuliskannya sebagai pendapatan, sehingga secara akuntansi Garuda Indonesia menorehkan laba bersih dari sebelumnya yang rugi sebesar US$216,58 juta.

Kejanggalan yang diungkapkan kedua komisaris lewat sepucuk surat ini nyatanya tak mengubah sikap manajemen. Bahkan, dalam RUPST laporan keuangan Garuda Indonesia tahun lalu diterima oleh mayoritas pemegang saham.

"Laporan tidak berubah, sudah diterima. Tapi dengan catatan ada dua opini yang berbeda," ucap Chairal yang ditemui usai RUPST di Hotel Pullman, Jakarta.

Bahkan, surat itu tak bisa dibacakan dalam rapat. Ini lantaran pimpinan RUPST menilai tak ada keharusan membacakan surat keberatan dari Chairal dan Dony.

[Gambas:Video CNN]

Pihak dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pun seakan diam dengan kondisi tersebut. Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Jasa Konsultasi Kementerian BUMN Gatot Trihargo yang mewakili pemerintah dalam RUPST menolak berkomentar perihal pendapat yang berbeda dalam laporan keuangan 2018 tersebut.

"Tanya ke direktur keuangan, kan sudah diaudit," tutur Gatot.

Sedikit menengok ke belakang, kinerja Garuda Indonesia memang tertekan beberapa tahun terakhir. Pada 2014, perusahaan merugi sebesar US$370,04 juta. Beruntung, pada 2015 mencatatkan laba sebesar US$76,48 juta.

Tak bertahan lama, kinerja Garuda Indonesia justru merosot tajam pada 2016 menjadi hanya US$8,06 juta. Kemudian, perusahaan pun merugi pada 2017 sebesar US$216,58 juta.

Mantan Direktur Utama Garuda Indonesia Pahala N. Mansury saat itu mengklaim penyebab kerugian karena ada biaya luar biasa yang dikeluarkan, yakni tax amnesty (pengampunan pajak) dan denda US$145,8 juta. Tanpa itu, kerugian yang dibukukan tak akan lebih dari US$67,6 juta.

"Kami membukukan biaya yang terkait dengan keterlibatan kami di program tax amnesty juga yang lebih kecil daripada itu terkait kasus hukum di Australia sebesar US$7,5 juta," ujar dia pada 2018 lalu.

Kerugian itu terus berlanjut sampai kuartal III 2018. Pada kuartal I misalnya, kerugian perusahaan sebesar US$65,34 juta dan akumulasi semester I tahun lalu kerugiannya US$116,85 juta. Lalu, sembilan bulan pertama 2018 tercatat rugi bersih US$114,08 juta, turun dibandingkan dengan periode yang sama pada 2017 sebesar US$222,03 juta.

Membaiknya kerugian perusahaan maskapai penerbangan pelat merah itu dikarenakan peningkatan pendapatan usaha sebesar 3,21 persen menjadi US$3,21 miliar. Dengan kontribusi terbesar berasal dari penerbangan berjadwal sebesar US$2,56 miliar.

Pendapatan usaha juga diperoleh dari penerbangan tidak berjadwal sebesar US$254,75 juta dan pendapatan lainnya sebesar US$397,96 juta. Untuk penerbangan tak berjadwal tercatat turun tipis.

Saat itu Direktur Keuangan Garuda Indonesia Fuad Rizal sempat menargetkan rugi bersih perusahaan bisa ditekan di bawah US$50 juta pada 2018. Sementara, Direktur Utama Garuda Indonesia Ari Askhara menargetkan kerugian menjadi di bawah US$100 juta.

Hasilnya, neraca keuangan tahun lalu berhasil berubah 180 derajat menjadi untung. Tapi, hal itu tak diiringi dengan kenaikan pendapatan usaha yang signifikan.

Perusahaan meraih pendapatan usaha sebesar US$4,37 miliar sepanjang 2018. Angka itu hanya naik 4,79 persen dari posisi 2017 yang sebesar US$4,17 miliar.

Menariknya, pendapatan bersih lain-lain perusahaan melonjak 1.308 persen dari US$473,85 juta menjadi US$567,93 juta. Kenaikan signifikan itu ditopang oleh pendapatan kompensasi atas hak pemasangan peralatan layanan konektivitas dan hiburan dalam pesawat dan manajemen konten sebesar US$239,94 juta.

Pada 2017, pendapatan kompensasi itu tercatat nol rupiah. Tak heran, lonjakan pendapatan lain-lain bersih terjadi tahun lalu.

Ditelisik lebih jauh, layanan konektivitas dalam penerbangan dan hiburan itu berasal dari kerja sama yang diteken Garuda Indonesia dengan Mahata pada 31 Oktober 2018 dan diperbaharui pada 26 Desember 2018 lalu.

Dalam kerja sama itu, Mahata berkomitmen untuk menanggung seluruh biaya penyediaan, pelaksanaan, pemasangan, pengoperasian, perawatan dan pembongkaran dan pemeliharaan termasuk jika ada kerusakan, mengganti atau memperbaiki peralatan layanan konektivitas.

Pemasangan peralatan layanan itu dipasang dalam penerbangan untuk 50 pesawat Garuda Indonesia tipe A320, 20 pesawat A330, 73 pesawat Boeing 737-800 NG, dan 10 pesawat Boeing 777 dengan nilai US$131,94 juta. Kemudian, layanan hiburan dipasang di 18 pesawat tipe A330, 70 pesawat Boeing 737-800 NG, satu pesawat Boeing 737-800 Max, dan 10 pesawat Boeing 777 dengan nilai US$80 juta.

Bila merujuk pada surat yang dibuat oleh Chairal dan Dony, pihak Mahata sebenarnya belum membayar satu sen pun dari total kompensasi yang disepakati US$239,94 juta kepada Garuda Indonesia hingga akhir 2018. Namun, manajemen memutuskan untuk mencatatkannya sebagai pendapatan.

Chairal dan Dony menyebut tanpa kompensasi itu sebenarnya perusahaan masih merugi US$244,95 juta. Keputusan manajemen memang berhasil membuat pasar terlena dengan catatan positif di laporan keuangan.

Namun, Chairal dan Dony berpendapat hal ini justru merugikan perusahaan dari sisi arus kas. Sebab, ada kewajiban bayar Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari laba yang diraih Garuda Indonesia.

Padahal, beban itu seharusnya belum menjadi kewajiban karena pembayaran dari kerja sama dengan Mahata belum masuk ke kantong perusahaan. Mereka melihat hal ini bertentangan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 23 paragraf 28 dan 29.

Pada paragraf 28 tertulis pendapatan yang timbul dari penggunaan aset entitas oleh pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti, dan dividen diakui dengan dasar yang dijelaskan di paragraf 29 jika kemungkinan besar manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan mengalir ke entitas dan jumlah pendapatan dapat diukur secara andal.

Dikutip dari berbagai sumber, Mahata adalah perusahaan rintisan (startup) penyedia teknologi wifi on board. Perusahaan ini didirikan oleh M. Fitriansyah atau akrab disapa Temi. Ia adalah Ketua Dewan Kehormatan Himpunan Pengusaha Muda Indonesi (HIPMI) Bangka Belitung (Babel).

Perusahaan itu menggunakan teknologi bernama GX Aviation Sistem atau layanan konektivitas nirkabel global berkecepatan tinggi. Namun, Mahata di sini rupanya bertindak sebagai perantara atau broker antara Garuda Indonesia dengan pemilik teknologi bernama Inmarsat Aviation, Lufthansa Technik, dan Lufthansa System.

CNNIndonesia.com mencoba menelusuri Mahata lewat laman resminya https://www.mahataaerotech.com/ untuk mengetahui lebih lanjut identitas perusahaan. Namun, laman resmi itu tertulis 'domain is for sale"

(aud/agt)

Let's block ads! (Why?)

Baca Dong Di sini https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190424204726-92-389396/membedah-keanehan-laporan-keuangan-garuda-indonesia-2018

Bagikan Berita Ini