Suprajarto Tolak Jadi Bos BTN, Istana: Tidak Lazim - detikFinance

Jakarta - Kantor Staf Presiden (KSP) menilai langkah Suprajarto menolak menjadi Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN tidak lazim. Seperti diketahui, Suprajarto menolak menjadi Direktur Utama BTN setelah diputuskan dalam RUPSLB.

"Ya tapi itu tidak lazim dalam institusi kelembagaan BUMN, tidak lazim beliau menyampaikan pernyataan keluar," kata Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV KSP, Ali Mochtar Ngabalin di gedung KSP, Jakarta, Jumat (30/8/2019).

Suprajarto menolak memimpin BTN setelah beberapa jam ditetapkan sebagai Direktur Utama pada RUPSLB kemarin.

Ngabalin mengaku akan mengecek langsung mengenai keputusan perombakan jajaran direksi BUMN menjadi keputusan strategis atau bukan. Sebab, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menginstruksikan kepada seluruh menteri dan pejabat negara agar tidak mengambil keputusan strategis sampai Oktober 2019.

"Itu yang saya bilang apakah, ini kan sebetulnya kalau dia masuk strata pemerintahan apakah dia masuk di level eselon I atau tidak, atau menjadi kebijakan presiden atau tidak," jelas dia.

Meski demikian, Ngabalin percaya bahwa Menteri BUMN Rini Soemarno tetap sejalan dengan visi dan misi Presiden Jokowi.

"Tapi yang pasti saya ingin mengatakan bahwa tidak mungkin Ibu Rini melanggar dan bertentangan dengan perintah Bapak Presiden," ungkap dia.

Simak Video "Eks Dirut BRI Tolak Dirombak Jadi Bos BTN"
[Gambas:Video 20detik]
(hek/ara)

Let's block ads! (Why?)